Strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
Keywords:
Village Consultative Body Strategy, Supervision of Governance, GovernmentAbstract
Villages are the seeds of the formation of a country, not only in Indonesia but throughout the country. But ironically, the development of rural areas in Indonesia is always marginalized, public services at the village level are the worst level of service among public services in Indonesia. The purpose of this study is to 1) find out the planning of BPD in supervising governance in Sepit village, 2) find out how the implementation of BPD strategy in supervising governance in Sepit village, and 3) find out how the obstacles of BPD in supervising governance in Sepit village. This study highlights the importance of a strong understanding of the roles and responsibilities of BPD in supervision. In addition, an effective strategy requires an efficient understanding of resources, independence from political interference, increased access to information, and the development of networks and cooperation. By implementing these strategies, BPD can strengthen its role in improving transparency, accountability, and quality of governance at the village level. The implications of this study can provide practical guidance for BPD and related parties in strengthening the supervision mechanism at the village level.
References
Hanif Nurcholis. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Heni Nur Irfiani. (2018). Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(4), 106–116. doi: http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1742
Kisman Ady, Telly Muriany, Moh Daud Marasabessy, & Amirudin Rumbouw. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. BESTERKUNDE : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(2), 25–34.
Lexy J. Moleong. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Loina Lalolo Krina P. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Milles, B. & A. D. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition. SAGE Publication, Inc.
Mohamad Ikbal Kadir. (2017). Strategi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. JPs: Jurnal Riset Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, 2(2), 256–261.
Riswan Yunus. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Dinamika Hukum, 9(2), 1–16.
Sarlito Wirawan Sarwono. (2017). Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
Stewar Awaeh, Johannis Eduard Kaawoan, & Josef Kairupan. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). Jurnal Eksekutif, 1(1), 1–11.
Sumarno. (2022). Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Pengawasan Keuangan Desa. Jurnal Widya Praja, 2(1), 33–44.
Suyanto Bagong, & Sutinah. (2006). Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Group.
Syarifuddin. (2020). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. EJournal Ilmu Pemerintahan, 8(1), 81–94.
Yenik Pujowati. (2017). Peran BPD dalam Mendukung Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good Governance di Desa Sumberkepuh Kec. Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Jurnal Dialektika, 2(2), 57–73.
